Berita Terbaru

Proses Permohonan Asuransi DORMAN Untuk Eks TKI Korea

PENGUMUMAN
PROSES PERMOHONAN ASURANSI DORMAN UNTUK EKS TKI KOREA
No :   PENG.  4563 /PEN-PPP/X/2014
 
 
Bersama ini diumumkan kepada para CTKI dan TKI Korea bahwa HRD Korea telah menetapkan Proses Permohonan Asuransi Dorman  (Asuransi Jaminan Kepulangan dan Asuransi Biaya Kepulangan) yang tidak diklaim oleh TKA sebagi pemilik polis hingga habis masa berlakunya yaitu 3 tahun setelah kepulangan). Untuk itu maka dihimbau agar CTKI dan Eks TKI membaca Proses Permohonan Asuransi Tersebut.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
 
 
Jakarta, 20 Oktober 2014
                                                                                                                       
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
ttd
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
 
Lampiran:
Proses Permohonan Asuransi Dorman untuk TKI Korea ( Download untuk lihat )
 

Untuk lebih lengkapnya, silahkan (Lihat Dokumen) 

BNP2TKI Gelar Rapat Penyusunan Buku Direktori TKI Sektor Konstruksi dan Kelautan

Masih belum adanya informasi tentang jabatan-jabatan kerja di mancanegara yang dibutuhkan oleh para pencari kerja, telah mendorong Direktorat Pemetaan dan Harmonisasi Tenaga Kerja Luar Negeri I (PHK-TKLN),  Deputi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI untuk segera menyusun Buku Direktori Jabatan TKI, khususnya untuk Sektor Konstruksi, Kelautan dan Perikanan.
 
“BNP2TKI memandang perlu adanya kesamaan persepsi berkaitan dengan jabatan dan kompetensi kerja yang dibutuhkan pasar kerja luar negeri,” ujar Direktur PHK-TKLN I, Naekma, SH, MM mewakili Deputi KLN & Promosi, Endang Sulistyaningsih, ketika membuka Rapat Penyusunan  Direktori Jabatan bertema “Dengan Penyusunan Direktori Jabatan Kita Ciptakan Perencanaan Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja Guna Mewujudkan Calon TKI yang Kompeten,” di Jakarta, Kamis (16/10).
 
Rapat yang berlangsung mulai dari Rabu-Jumat, 15-17 Oktober diikuti peserta dari Direktorat PHK-TKLN I dan II, Direktorat Promosi, dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI ini menghadirkan sejumlah pembicara dari Setditjen Binalatas, Kementrian Tenaga Kerja  dan Transmigrasi, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Kementrian Kelautan dan Perikanan, dan paparan dari Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementrian PU.
 
Menurut Naekma, Buku Direktori ini dikhususkan untuk TKI yang bekerja di Sektor Konstruksi dan Kelautan dan Perikanan di mana didalamnya berisi informasi tentang materi atau informasi tentang jabatan, kompetensi atau kualifikasi yang dibutuhkan, jenis pelatihan, durasi atau lama pelatihan, biaya pelatihan, dan standar gaji. Alasan konsentransi materi buku ini pada jabatan konstruksi dan pelaut perikanan karena kedua bidang ini menyerap pekerjaan TKI terbanyak di luar negeri dengan latar pendidikan yang rendah.
 
Naekma menambahkan, selain itu kedua bidang sudah memiliki (Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan SDM kelautan dan perikanan serta SDM kontruksi  oleh dua kementerian sudah berkoordinasi dan sinergi dengan BNP2TKI. Diharapkan dalam pemerintahan mendatang pembangunan konstruksi dan pusat maritim menjadi perhatian khusus dan yang paling penting kesiapan sertifikasi kompetensi kerja menjadi perhatian utama di dalam kompetisi tenaga kerja global.
 
“Tujuan utama penyusunan direktori jabatan ini adalah untuk mempermudah calon TKI memasuki pasar kerja luar negeri sesuai kompetensi jabatan yang diminta serta menggambarkan produktivitas yang akan dihasilkan dan pada akhirnya menentukan besaran gaji/upah yang diterima,” papar Naekma.
 
Dia menambahkan, selain tujuan utama diatas, dengan tersusunnya direktori jabatan TKLN akan berdampak luas.
 
Pertama, lebih efektif dan efisiennya sistem bursa kerja baik bagi pencaker/TKLN maupun bagi pengguna luar negeri karena adanya kejelasan kodifikasi sertifikat kompetensi yang menjamin mutu. Kedua, TKLN yang berkompeten akan mendapatkan penghasilan dan karir yang memadai.
 
Ketiga, promosi TKLN akan mempermudah rekrutmen bagi pengguna dalam mengatur karir dan upah TKLN. Keempat, Lembaga Diklat akan lebih mudah dan optimal melaksanakan program diklat yang sesuai direktori jabatan yang ada. Dan kelima, memudahkan kerjasama internasional dalam bentuk saling pengakuan sertifikat (Mutual Recognition Arrangement/ MRA).
 
Naekma menjelaskan, di era globalisasi, persaingan yang tajam untuk mengisi lowongan kerja di luar negeri dan selaras dengan RPJMN gelombang ke 3 yaitu daya saing bangsa mau tidak mau, suka tidak suka “masalah kompetensi  TKI”/ calon TKI menjadi perhatian utama.
 
Upaya mengharmonisasikan kompetensi antara TKI dengan permintaan lowongan kerja di luar negeri terus dilakukan, namun penyelarasannya masih mengalami kendala yang cukup berarti. Salah satu upaya yang berkaitan dengan penyusunan direktori jabatan telah dilakukan identifikasi hasil dari Lembaga pelatihan kerja dan lembaga pendidikan sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor Per.02/KA/I/2014 tentang Pedoman Pemetaan Persediaan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
 
Secara teoritis, katanya, dari teori yang ada direktori jabatan/ kompetensi  merupakan kumpulan jabatan/ kompetensi dan kemampuan bidang yang merefleksikan arah pengembangan organisasi dan uraian pekerjaan dari setiap jabatan. Direktori jabatan/ kompetensi secara umum menggambarkan kompetensi dan kompeten. Kompetensi merefleksikan perilaku dan kepemimipinan sering disebut “Soft competencies “ sedangkan kompeten merefleksikan  kemampuan teknis teknis dalam pelaksanaan operasional pekerjaan sering disebutkan “hard competencies”.
 
Dilanjutkannya, bahwa pertemuan awal ini bukanlah yang pertama, Dalam waktu mendatang direktori jabatan yang dihasilkan saat ini akan terus disesuaikan dengan perkembangan jabatan sesuai standar internasional. Sehingga dalam penyusunan direktori jabatan ini telah memperhatikan kaidah-kaidah dan prosedur penyusunan direktori jabatan seperti nama kompetensi, kode kompetansi dan uraian kompetensi, level kompetensi sehingga sangat erat keterkaitannnya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
 
KKNI telah memberikan penyetaraan, persandingan dan pengintegrasian level tenaga kerja baik yang berasal dari pendidikan formal, pelatihan dan pengalaman kerja yamng dikategorikan dalam 9 level yaitu level 1, 2 dan 3 disebut operator, level 4, 5 dan 6 disebut teknisi/analis serta level 7, 8 dan 9 disebut ahli/profesional.
 
“Kami mengharapkan agar penyusunan direktori jabatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya saing bagi calon TKLN/ TKLN dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola penempatan dan perlindungan TKI,” pungkasnya. (zul/ toh) 

BP3TKI Pontianak Fasilitasi Pencairan Klaim Asuransi TKI PHK Sepihak

Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Pontianak memfasilitasi santunan asuransi TKI PHK Sepihak atas nama Mukhlis dan Rusdiani yang bekerja di Malaysia. Sebelumnya kedua TKI yang berstatus suami istri tersebut bekerja di perusahaan Poh Koi Agricultural Development Company.

Menurut Mukhlis pada tanggal 19 Juni 2014 majikan melakukan PHK sepihak dengan beralasan visa kerja telah habis masa tempo. Padahal saat itu yang bersangkutan baru menyambung visa kerja setelah bekerja selama 4 (empat) tahun, visa kerja tersebut baru diperpanjang beberapa bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2015. Begitu juga Rusdiani sudah bekerja selama 2 (dua) tahun dan visa kerja akan jatuh tempo 28 Februari 2015.

Mukhlis memiliki paspor bernomor U 610590 dan Rusdiani paspor bernomor A 1957105 adalah suami istri yang tinggal di Kubu Raya Prov. Kalbar.
Pada tanggal 15 Oktober 2014 bertempat diruang Kepala BP3TKI Pontianak telah diserahkan santunan klaim Asuransi TKI PHK Sepihak oleh perwakilan Konsorsium Asuransi TKI Astindo Pontianak, Kirnia Diara Putri kepada yang bersangkutan dengan disaksikan oleh Kepala BP3TKI Pontianak, Aminudin, SH dan A. Rahim, SH selaku Kasi Perlindungan.

Kepala BP3TKI Pontianak Aminudin, SH berpesan kepada kedua TKI agar uang yang didapat dari asuransi ini bisa dimanfaatkan sebaik baiknya untuk hal-hal yang bersifat produktif bagi keluarga. (Dwi/Fii) 

Kepala BNP2TKI Terima Penyerahan SIP dari Kemenakertrans

Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) Gatot Abdullah Mansyur menerima penyerahan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) tentang Penunjukkan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan (SIP). Penyerahan SIP dilakukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenakertrans Ir Abdul Wahab Bangkona pada saat acara Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola TKI yang diadakan Direktorat PTKLN Ditjen Binapenta Kemenakertrans di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Kamis siang (16/10/2014).

Hadir menyaksikan penyerahan SIP dari Kemenakertrans kepada BNP2TKI tersebut Dirjen Binapenta Kemenakertrans Reyna Usman beserta pejabat di lingkungan Direktorat PTKLN Ditjen Binapenta lainnya, serta perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Keuangan, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), BNI, serta Asosiasi Pengerah Jasa TKI (Apjati) dan lembaga terkait lainnya.

Turut mendampingi Kepala BNP2TKI dalam acara itu antara lain Deputi Penempatan Agusdin Subiantoro, Deputi Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, Direktur Mediasi dan Advokasi Teguh Hendro Cahyono, Direktur Pemberdayaan Arini Rahyuwati, dan Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Yunafri Agus.

Abdul Wahab Bangkona menegaskan, diserahkannya SIP dari Kemenakertrans kepada BNP2TKI dengan diketahui pihak-pihak terkait pelayanan TKI ini, agar kiranya diketahui semua kalangan kalau sudah tidak ada lagi dualisme pelayanan TKI. "Bahwa sudah tidak adalagi masalah dualisme pelayanan TKI antara Kemenakertrans dan BNP2TKI," tegas Abdul Wahab.

"Jika kemudian didalam perjalanan pelayanan terhadap TKI terdapat kekurangan atau masalah, ya kita benahi bersama-sama," tambahnya.

Abdul Wahab juga mengingatkan kepada semua pihak terkait pelayanan terhadap TKI ini, didalam menjalankan pekerjaan hendaknya dilakukan dengan transparan dan akuntabel. "Kita ini didalam bekerja melayani TKI ini seperti kehidupan dalam akuarium, banyak pihak yang menonton dan menyoroti atas kerja kita. Karenanya, semua pelayanan yang kita lakukan hendaknya transparan serta akuntabel," kata Abdul Wahab mengingatkan.

Misi KEMANUSIAAN

Kepala BNP2TKI Gatot Abdullah Mansyur menyambut baik atas pernyataan dan sekaligus himbauan yang disampaikan Sekjen Kemenakertrans Abdul Wahab Bangkona itu.

Menurut Gatot, pelayanan penempatan TKI ke luar negeri ini memiliki misi unik. Orientasinya jauh berbeda dengan lembaga atau kementerian lain. Berbeda dengan Kementerian Perdagangan atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain yang misinya lebih menitik beratkan pada hasil keuntungan materi.

Didalam penempatan TKI ke luar negeri itu lebih menitik beratkan
pada misi kemanusiaan. "Ini penting untuk kita camkan bersama. Bahwa yang kita tempatkan ke luar negeri itu bukan barang, tetapi  manusia yang juga saudara-saudara kita yang lemah secara ekonomi dan rentan bermasalah. Kita hendaknya ke depankan pada misi kemanusiaannya," kata Gatot.

Gatot kemudian mengingatkan kepada pengelola perusahaan jasa Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), bahwa mengambil keuntungan dari jasa penempatan atas TKI itu boleh dan sah sejauh dalam batas-batas kewajaran. Tetapi yang jauh lebih penting lagi adalah misi kemanusiaannya. "Mari kita perlakukan TKI secara bermartabat. Lakukan penempatam dengan memperhatikan perlindungannya," katanya.

PPTKIS, lanjut Gatot, hendaknya taat dan tertib aturan didalam melalukan proses penempatan TKI. TKI yang akan ditempatkan bekerja ke luar hendaknya disiapkan dengan benar. Pelatihan yang dilakukan sesuai dengan durasi yang diinginkan negara tujuan. Dibekali pengetahuan, bahasa dan budaya negara tempat TKI bekerja, serta memiliki ketrampilan yang kompeten. TKI sehat jasmani dan rohani, serta dokumennya tidak bermasalah dan wajib memiliki Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Gatot juga mengingatkan kepada perusahaan jasa Konsorsium Asuransi TKI, agar memberikan kemudahan klaim asuransi bagi TKI bermasalah. "Saya sempat mengikuti perkembangan mengenai asuransi TKI ini. Saya memberikan apresiasi pada perusahaan jasa asuransi yang telah memberikan kemudahan didalam pencairan klaim TKI," katanya.

Gatot mengatakan, didalam program penempatan dan perlindungan TKI yang bermartabat, di antara kita - yakni BNP2TKI, Kemenakertrans, dan stakeholder lainnya - kiranya berada dalam satu front, meningkatkan kualitas penempatan yang berbasiskan perlindungan.***(Imam Bukhori) 

PANGGILAN PRELIMINARY TRAINING 20 - 25 OKTOBER 2014

PENGUMUMAN  
 No : PENG.  447  /PEN-PPP/X/2014
 PANGGILAN PRELIMINARY TRAINING

Diberitahukan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah memenuhi syarat dan berhak mengikuti Preliminary Training sebagai salah satu syarat bagi TKI yang akan ditempatkan bekerja di Korea (Program G to G) yaitu ;
Dari nomor urut 1 (satu) nama : ACHMAD PUJI NOR ROHMAN tanggal lahir  1989-05-02  s.d. nomor urut 401(Empat Ratus Satu) nama : ZAINUL ARIFIN tanggal lahir 1986-03-11 tersebut di bawah  ini (daftar terlampir)  agar segera datang  pada :

Hari dan Tanggal              : Senin, 20 s.d Sabtu 25 Oktober 2014 (6 Hari)
Tempat                               : GEDUNG KOREA-INDONESIA TECHNICAL and CULTURAL COOPERATION 
                                               CENTER (K I T C C) - (belakang BP3TKI Ciracas – Jakarta Timur)  JL.
                                               PENGANTIN ALI NO. 71 CIRACAS JAKARTA TIMUR (dekat Terminal Kampung
                                               Rambutan) TELEPON : 021- 87793803    


Dengan membawa dokumen/perlengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti Preliminary Training, antara lain :
  •  Bagi  Calon TKI yang membutuhkan  kredit/pembiayaan   keberangkatan  ke Korea    dapat     
     menghubungi BRI unit terdekat dengan domisili, selanjutnya pada saat mengikuti Preliminary 
     Training menunjukkan asli  surat keterangan dari BRI bahwa Ijazah asli disimpan di BRI.
  •  Membawa biaya pengurusan dokumen keberangkatan dan Penerbangan sebesar ± Rp. 5.350.000;   
     (berdasarkan Kepmenakertrans No : KEP 17/MEN/II/2011
     tanggal 7 Febuari 2011 Tentang biaya Penempatan  dan Perlindungan Calon TKI Negara Tujuan
     Republik Korea).
  •  Membawa asli + fotokopi jati diri:   KTP, SKCK (Dikeluarkan Polda Setempat), ijazah yang
     dimiliki (SD, SLTP, SLTA, D3, S1), sertifikat KLPT;
  •  Membawa fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang digunakan saat melamar dan dilegalisir  Kepala   Sekolah, apabila dari Sekolah Negeri dan bagi yang bersekolah swasta dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat serta bagi ijazah MTs atau MAN/MAS dilegalisir oleh Kantor  Agama Kabupaten/Kota setempat.
  • Diwajibkan membawa passpor dengan masa berlaku minimal 1 (satu) tahun. Bagi yang tidak membawa passpor tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Training bagi Ex-TKI Korea membawa passpor lama yang dipergunakan ke Korea sebelumnya.
  • Diminta agar Saudara tidak melakukan pemalsuan dokumen. Bila terbukti ada pemalsuan akan dikenakan sanksi pembatalan keberangkatan;
  • Membawa pasfoto berwarna seperti waktu anda mendaftar, ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 6 lembar;
  • Membawa perlengkapan/pakaian pribadi, pakaian baju lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi, pakaian olah raga, sepatu olahraga serta telah memangkas rambut 2 cm untuk CTKI Korea Pria.
  • Membawa surat ijin orang tua bagi yang belum berkeluarga dan surat ijin suami / istri bagi yang sudah berkeluarga.
  • Pada saat Calon TKI Korea Program G to G mengikuti kegiatan Preliminary Training tidak diperkenankan keluar dari Gedung KITCC kecuali seijin dari pembina dan apabila kedapatan Calon TKI keluar pagar lokasi Gedung KITCC maka proses penempatanya dibatalkan oleh BNP2TKI
Peserta harus datang pada panggilan hari pertama (Senin 20 Oktober 2014) paling lambat pada pukul 10.00 WIB, bila lewat dari pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan mengikuti Preliminary Training.

Khusus TKI Program Re-Entry diharuskan datang paling lambat tanggal 22 Oktober 2014, apabila datang diluar  tanggal yang telah di tentukan, yang bersangkutan akan dipanggil pada periode Prelim berikutnya.

Nomor urut 1 s.d 5 adalah panggilan Ulang Preliminary Training Terakhir, bila saudara tidak datang maka proses penempatan saudara akan dibatalkan.

Pada hari Rabu tanggal  22 Oktober 2014 dilaksanakan Pemeriksaaan Psikologi
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
 
Jakarta  15 Oktober  2014
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah
 
ttd
 
R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002
 
Lampiran: Daftar Peserta Preliminary Training Tanggal  20 s.d 25 Oktober  2014

Dikarenakan data pada lampiran yang cukup banyak, maka Daftar Peserta Preliminary Training tanggal 20 s.d 25 Oktober 2014 harus di download terlebih dahulu ( File lampiran disimpan dalam format PDF )
 

Untuk lebih lengkapnya, silahkan (Lihat Dokumen) 

Penundaan Hasil Ujian CBT ke-3 Tahun 2014

Pengumuman Penundaan Hasil Ujian CBT ke-3 Tahun 2014
Nomor : Peng.446/PEN-PPP/X/2014
 
Sehubungan dengan surat HRD Korea No.EPST-3392 Tanggal 14 Oktober 2014 perihal Perubahan Jadwal Pengumuman Hasil Ujian CBT 3 di Indonesia yang dilaksanakan dari tanggal 15-25 September 2014 di Gedung KITCC Jl. Pengantin Ali No.71 Ciracas-Jakarta Timur, dengan ini diberitahukan bahwa pengumuman hasil ditunda sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014.
Adapun sebab-sebab adanya penundaan  pengumuman  hasil ujian CBT 3 adalah sebagai berikut :
  1. Adanya penyesuaian kriteria rating (peringkat) peserta yang lulus ujian.
  2. Adanya Perubahan jumlah perserta yang lulus ujian, disebabkan oleh penetapan kembali jumlah kuota.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
 
 
Jakarta, 15 Oktober 2014
Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
 
ttd
 
R. Hariyadi Agah, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002

Pemerintah Dan OJK Susun Polis Tunggal Asuransi TKI

Hal ini penting agar pemerintah tidak mengalami kesulitan untuk menindak konsorsium asuransi TKI yang tidak membayar atau berbelit-belit dalam membayar klaim asuransi TKI, kata Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans Reyna Usman, dalam diskusi dengan tema “Satu Tahun Perjalanan Asuransi TKI antara Harapan dan Kenyataan” di kantor Kemnakertrans di Jakarta, Senin (13/10).
Menurut Reyna, selama ini polis asuransi TKI beragam, sesuai banyaknya perusahaan asuransi TKI. Hal ini menyebabkan banyak TKI kesulitan ketika meminta klaim asuransi mereka. “Ini kita kerjakan untuk melindungi TKI,” ujarnya.
Selain itu, sehubungan dengan perlindungan TKI, sambung Reyna, adalah dibukanya kantor cabang konsorsium asuransi TKI di sejumlah daerah. “Jadi, apabila TKI mau dibayarkan klaimnya bisa diurus di daerah, tidak mesti di Jakarta lagi,” imbuhnya.
Dijelaskannya, Pemerintah dan OJK juga terus mengawasi konsorsium asuransi TKI agar tidak berbelit-belit dalam membayar asuransi TKI. “Pembayaran klaim tidak boleh berbelit-belit,” jelasnya.
Dikatakan, pihaknya belum menerima adanya pengaduan terkait dengan pembayaran klaim asuransi calon TKI atau TKI, yang tidak terbayarkan klaimnya. “Sampai saat ini baik-baik saja”, katanya.
Deputi Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro, meminta asuransi TKI harus terus berperan untuk menjelaskan program asuransi kepada calon TKI atau TKI. “Semua perusahaan asuransi TKI untuk mempermudah pengajuan klaim asuransi bagi TKI,” kata Agusdin.
Sementara Ketua Konsorsium Mitra TKI, Mashudi, mengatakan, ke depan sebaiknya polis asuransi harus dipegang dan  atas nama TKI yang bersangkutan. “Ini harus disepakati ke depan,” kata Mashudi.
Mashudi juga meminta agar perusahaan asuransi TKI tidak memberikan diskon kepada TKI untuk membayar premi asuransi TKI.
Sebagaimana diketahui, sejak 1 Agustus 2013, pemerintah telah menetapkan tiga konsorsium asuransi TKI, yakni Konsorsium Asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Jasindo dengan ketua PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Konsorsium Asuransi TKI Astindo dengan ketua PT Asuransi Adira Dinamika dan Konsorsium Asuransi Mitra TKI dengan ketua PT Asuransi Sinar Mas.
Permasalahan TKI yang dikover oleh perusahaan asuransi, pertama, pra penempatan yakni kalau TKI meninggal dunia, sakit, kecelakaan, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
Kedua, masa penempatan yakni gagal ditempatkan, meninggal dunia, sakit, kecelakaan di dalam dan di luar jam kerja, PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja, menghadapi masalah hukum, gaji tak dibayar, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan.
Ketiga, purna penempatan yakni meninggal dunia, sakit, kecelakaan, kerugian atas pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal dan tindak kekerasan fisik, psikis dan seksual.


OJK Bakal Benahi Pengelolaan Asuransi TKI

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal membenahi pengelolaan asuransi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Perbaikan yang dilakukan wasit industri keuangan tersebut terkait dengan jaminan layanan keselamatan, kesehatan dan keadilan TKI sejak sebelum pemberangkatan, masa bekerja, serta setibanya mereka ke Tanah Air.
Dumoly F Pardede, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK mengungkapkan, pembenahan akan menyangkut pemilihan perusahaan asuransi dan penentuan premi sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, OJK juga akan membenahi produk asuransi bagi pahlawan devisa negara, cakupan jaminan serta mekanisme pengurusan pendaftaran dan penyelesaian klaim.
“Di samping itu, kami juga akan akan membenahi infrastruktur asuransi TKI dalam rangka mendorong peningkatan kualitas layanan asuransi TKI,” ujarnya, kemarin.
Adapun, OJK sendiri bertanggungjawab untuk melaporkan hasil pengawasan perusahaan asuransi penyelenggara asuransi TKI kepada penanggung jawab rencana aksi, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hasil audit tersebut diserahkan OJK pada tanggal 4 Oktober 2014.
Pembenahan asuransi TKI bukan tanpa alasan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melakukan sidak layanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno Hatta, akhir Juli 2014 lalu. Sebagai tindak lanjut sidak, disepakati lima langkah perbaikan Tata Kelola TKI.
Yaitu, pembenahan infrastruktur peraturan dan dokumen perjanjian pengelolaan TKI, pembenahan kualitas kelembagaan dan operasional Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS), pembenahan infrastruktur pemerintah dalam mendorong layanan dan perlindungan kepada TKI, dan penguatan peran komunitas dalam monitoring perlindungan TKI, serta pembenahan infrastruktur bandar udara untuk menunjang perlindungan terhadap TKI.
Kelima langkah perbaikan tersebut melahirkan 40 rencana aksi. Aksi yang terkait dengan fungsi OJK, di antaranya pembenahan pengelolaan asuransi TKI.

PENGUMUMAN PEMBERANGKATAN TKI KOREA TANGGAL 20 DAN 22 OKTOBER 2014

PENGUMUMAN
No :   PENG. 443 /PEN-PPP/X/2014

Diumumkan kepada seluruh TKI ke Korea Program G to G yang akan terbang tanggal 20 dan 22 Oktober 2014 sejumlah 27 orang segera datang ke Gedung KITCC Jl Pengantin Ali No 71 Jakarta Timur pada :

Hari/Tanggal     :      Senin20 Oktober 2014 (Terbang Senin, 20 Oktober 2014) 
Waktu                :      Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 1-11

Hari/Tanggal     :      Rabu22 Oktober 2014 (Terbang Senin, 22 Oktober 2014 - Reentry) 
Waktu                :      Paling lambat jam 08.00 WIB (foto KTKLN), nomor urut 12-27

Hal-hal yang yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut :
  1. Bagi TKI yang mengambil KUR-TKI, agar mengambil uang sisa KUR-TKI di BRI tempat pengajuan KUR.
  2. Membawa baju putih lengan panjang, berdasi hitam dan celana panjang warna hitam digunakan pada saat keberangkatan (dua setel) dan menggunakan baju batik untuk TKI Reentry.
  3. Membawa buku tabungan / fotocopy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak punya buku tabungan pribadi sebanyak  3 lembar.
  4. Membawa pas photo berwarna latar belakang putih ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar
  5. Diwajibkan kepada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea.
  6. Bagi TKI yang ingin membeli mata uang won Korea, BNP2TKI telah memfasilitasi di gedung KITCC ciracas
  7. Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI diwajibkan menggunakan Bahasa Korea dan bagi yang tidak menggunakan Bahasa Korea akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  8. APABILA KEDAPATAN TKI DIDEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN/PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
 
Jakarta, 13 Oktober 2014
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah

ttd

R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002

Daftar TKI yang akan Terbang Tanggal 20 dan 22 Oktober 2014
Lampiran Pengumuman No. PENG 443 /PEN-PPP/X/2014

NoReg NoNamaTanggal LahirNo. Flight
1ID02014001284ANGGY DIMAS FUDI1992-12-21OZ762
2ID02014001497ARIS SURATMAN1981-07-28OZ762
3ID02014000475DONIE SOFIEYANTO1988-07-04OZ762
4ID02013009686GITO SUTRISNO1980-04-26OZ762
5ID02014001522HERMAWAN TJARIM1974-10-22OZ762
6ID02013004883IRWANTO1993-06-21OZ762
7ID02014000423M ALBAEHAQI1994-07-06OZ762
8ID02014000290MUKDORUN1994-05-22OZ762
9ID02013004476RAHMAT BAYUN FINARTO1993-02-16OZ762
10ID02014000493SURKAM1988-06-14OZ762
11ID02013003658WASITO AJI1993-11-01OZ762
12ID32014000061AHMAD BADRUZAMAN1988-04-06GA878
13ID32014000079AKHIR PRIYADI1985-06-30GA878
14ID32014000029ALI HAEDAR1976-01-11GA878
15ID32014000010AMBAR NUR SIYAM1986-06-02GA878
16ID32014000046DWI PITRIANTO1985-06-18GA878
17ID32014000072EKO HADI KARTIKO1986-05-14GA878
18ID32014000034EKO SETYAWAN1980-03-28GA878
19ID32014000016FEBY KURNIAWAN1977-02-02GA878
20ID32014000032HERU SUMEKTO1969-04-05GA878
21ID32014000069NURSIAH1989-05-16GA878
22ID32014000014ROFIYANTO1971-07-04GA878
23ID32014000056SARWONO1983-04-06GA878
24ID32014000055SETYO GUNAWAN1989-08-05GA878
25ID32014000022SUBAKIR1972-08-19GA878
26ID32014000058SURATNO1984-10-12GA878
27ID32014000052SUROSO ADI KUSUMA1985-04-01GA878

Jakarta, 13 Oktober 2014
Direktur
Pelayanan Penempatan Pemerintah

ttd

R. Hariyadi Agah W, S.IP
NIP. 19590607 198803 1 002 
 
Support : LPK KORINDO | BOJONEGORO | JAWA TIMUR
Copyright © 2011. LPK KORINDO (Korea Indonesia) - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger